Sultraraya.com – Himpunan Mahasiswa Konawe Selatan (HMKS) menyoroti dugaan kasus yang disebut menjerat Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Selatan.
Organisasi mahasiswa itu menantang Bupati Konawe Selatan untuk menunjukkan sikap tegas. Persoalan tersebut diminta diselesaikan tanpa memandang jabatan.
Wakil Ketua Umum HMKS, Muh. Beni Saputra, mengatakan persoalan itu bukan semata menyangkut dugaan tindak pidana.
Menurutnya, kasus tersebut juga menyangkut marwah pemerintah daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi di Kabupaten Konawe Selatan.
“Kami berharap aparat penegak hukum memproses perkara ini secara adil, profesional, dan transparan tanpa memandang status siapa pun,” ujar Beni.
HMKS juga menyoroti Bupati Konawe Selatan. Beni meminta kepala daerah tidak bersikap pasif terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut.
Ia mendesak Bupati Konawe Selatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengambil langkah administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Desakan itu ditujukan terhadap Sekda Konawe Selatan berinisial IP, sembari menunggu perkembangan proses hukum yang disebut sedang berjalan.
“Bupati Konawe Selatan harus menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas pemerintahan,” tegas Beni.
Menurutnya, langkah administratif perlu ditempuh sesuai mekanisme hukum yang berlaku tanpa mendahului hasil proses penegakan hukum.
HMKS turut meminta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tenggara menangani perkara tersebut secara profesional dan transparan.
“Kami meminta Ditreskrimum Polda Sulawesi Tenggara menindaklanjuti perkara ini secara tegas, objektif, dan terbuka,” katanya.
Beni berharap penanganan perkara yang transparan dapat memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Sekda maupun Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terkait desakan HMKS tersebut.*
