Sultraraya.com – Himpunan Mahasiswa Konawe Selatan (HMKS) angkat suara. Sejumlah persoalan yang dikaitkan dengan PT CAM menjadi sorotan.
Mulai dugaan pelanggaran ketenagakerjaan, kriminalisasi pekerja, hingga konflik agraria yang disebut masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Wakil Ketua Umum HMKS, Muh. Beni Saputra, meminta setiap dugaan pelanggaran hak pekerja ditangani secara profesional, transparan, dan objektif.
Menurut dia, penyelesaian persoalan tersebut harus berjalan berdasarkan aturan hukum. Tanpa tekanan terhadap pekerja maupun masyarakat yang memperjuangkan haknya.
“Negara harus hadir memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan hukum yang sama,” kata Beni.
Ia meminta dugaan pelanggaran ketenagakerjaan dan kriminalisasi pekerja diperiksa secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Bukan hanya persoalan pekerja. HMKS turut menyoroti dugaan intervensi terhadap warga yang menyampaikan aspirasi serta konflik agraria.
Menurut HMKS, konflik agraria harus mendapat perhatian serius. Hak masyarakat atas lahan dan ruang hidup membutuhkan kepastian serta penyelesaian berkeadilan.
Beni menegaskan, HMKS tidak menolak investasi. Kehadiran investasi dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
Namun, investasi tidak boleh berjalan dengan mengabaikan hak pekerja, masyarakat, maupun ketentuan hukum yang berlaku.
“Keberadaan investasi seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat sekitar, bukan justru melahirkan persoalan yang berkepanjangan,” tegasnya.
Karena itu, HMKS mendesak instansi berwenang memeriksa secara menyeluruh setiap dugaan pelanggaran yang mencuat.
HMKS memastikan akan terus mengawal persoalan yang dikaitkan dengan PT CAM. Aksi demonstrasi juga menjadi opsi apabila pemerintah dinilai tidak serius.
“Kami mengingatkan, investasi ideal adalah investasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas sembari memperhatikan kepentingan korporasi,” pungkas Beni.*
