Sultraraya.com – Eko Hery Winarno resmi memimpin Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Eko dikukuhkan Wakil Gubernur Sultra Hugua di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Kamis (1/10/2026).
Ia menggantikan Harry Bowo yang sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BPKP Sultra.
Sebelumnya, Eko menjabat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.
Pengukuhan dihadiri Deputi BPKP Susilo Widhyantoro, Forkopimda Sultra, kepala daerah, serta inspektur kabupaten/kota.
Turut hadir pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan organisasi kemasyarakatan.
Hugua mengapresiasi dedikasi Harry Bowo selama memimpin BPKP Sultra.
Dia berharap Eko melanjutkan sinergi yang telah terbangun sekaligus memperkuat kualitas pengawasan pembangunan.
“BPKP terus memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Hugua.
Menurut dia, pengawasan perlu menyasar program prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan risiko dan dampaknya bagi masyarakat.
Hasil pengawasan juga diharapkan menjadi masukan objektif bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Sementara itu, Susilo Widhyantoro menyebut pergantian kepala perwakilan bukan sekadar pergantian kepemimpinan.
Menurutnya, momentum tersebut memperkuat sinergi BPKP dengan pemerintah daerah dalam mengawal akuntabilitas pembangunan.
“Keberhasilan pengawasan tidak semata-mata diukur dari jumlah penugasan atau laporan yang diterbitkan,” ujar Susilo.
Pengawasan, kata dia, harus membantu pemerintah menyelesaikan persoalan dan memperbaiki tata kelola.
Selain itu, pengawasan harus mampu mengendalikan risiko serta memastikan program pembangunan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Susilo juga mendorong penguatan manajemen risiko serta pencegahan dan pengendalian fraud secara sistematis.
Dia menekankan pentingnya menjaga independensi dan objektivitas profesional dalam setiap pelaksanaan pengawasan.
Dengan kepemimpinan baru, BPKP Sultra diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah.
BPKP juga diharapkan mampu memberikan pandangan objektif, peringatan dini, dan solusi atas risiko pembangunan.*
