Sultraraya.com – Penanganan kasus dugaan penambangan ilegal di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, kembali menuai sorotan.
Kali ini, desakan datang dari Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus Sulawesi Tenggara (IMALAK Sultra), Ali Sabarno. Dia meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) segera memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang menyeret Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sultra, Suparjo, S.Pd., M.Si.
Suparjo sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sultra dalam kasus dugaan penambangan ilegal tersebut.
Ali menilai, proses penanganan perkara yang terkesan berlarut-larut berpotensi memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Apalagi, berkas perkara disebut beberapa kali mengalami pengembalian antara penyidik dan jaksa.
“Kami mempertanyakan keseriusan Kejati Sultra. Suparjo sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sultra. Mengapa proses hukumnya masih terkesan jalan di tempat?” tegas Ali.
Dia meminta kejaksaan menjelaskan secara terbuka kendala yang menyebabkan perkara tersebut belum berlanjut ke tahap penuntutan.
Termasuk persoalan kelengkapan berkas, baik secara formil maupun materiil, yang disebut berkaitan dengan dokumen perizinan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).
“Kalau memang ada kekurangan berkas, jelaskan secara terbuka apa yang kurang dan langkah yang sudah dilakukan. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya,” ujarnya.
Ali juga mengingatkan agar jabatan politik Suparjo tidak menjadi faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum.
Menurut dia, kedudukan sebagai pimpinan fraksi di DPRD Sultra tidak boleh melahirkan perlakuan istimewa dalam proses hukum.
Dia mendesak Kejati Sultra mengusut perkara secara transparan, termasuk mendalami legalitas aktivitas pertambangan dan kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti.
IMALAK Sultra, lanjut Ali, akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut. Bahkan, pihaknya menyiapkan aksi demonstrasi di Kantor Kejati Sultra apabila tidak ada penjelasan maupun perkembangan konkret.
“Kami akan datang ke Kejati Sultra untuk mempertanyakan langsung perkembangan perkara ini. Kami menuntut kepastian hukum dan transparansi,” katanya.
Ali menegaskan, organisasinya tidak meminta kejaksaan mengabaikan prosedur hukum. Namun, penanganan perkara harus berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Dia juga meminta Kajati Sultra mengevaluasi penanganan perkara apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau pelanggaran prosedur.
“Kami tidak meminta Kejati bertindak di luar hukum. Jika syarat penahanan terpenuhi, segera lakukan penahanan. Jika berkas sudah lengkap, segera limpahkan perkara ke pengadilan,” tegasnya.
Meski demikian, status tersangka Suparjo tetap harus dihormati dalam koridor asas praduga tak bersalah. Dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya harus dibuktikan melalui proses peradilan hingga berkekuatan hukum tetap.
Hingga kini, publik menunggu penjelasan Kejati Sultra mengenai perkembangan penanganan perkara dugaan tambang ilegal di Moramo Utara tersebut.*














