Kendari – Pj Gubernur Sultra kembali disoroti terkait penanganan inflasi dan kelangkaan tabung LPG 3 Kilogram.
Sebelumnya diketahui berdasarkan Direktoral Jendral (Dirjen) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) dari hasil rapat kordinasi pengendalian inflasi pada Senin 23 Oktober 2023 lalu mencatat Sultra sebagai peringkat kedua posisi inflasi tertinggi di Indonesia.
Kali ini datang dari DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sultra, menurut DPD PPWI Sultra Pj Gubernur Sultra tidak berhasil dalam menekan laju inflasi dan menangani kelangkaan tabung LPG 3 Kilogram.
Ketua Umum DPD PPWI Sultra, La Songo mengatakan akibat inflasi yang terjadi masyarakat sultra mengalami kesulitan akibat naiknya harga sejumlah bahan pokok dipasaran.
“Harga-harga bahan pokok melambung naik membuat masyarakat kelas bawah menjerit,” kata Songo melalui keterangan resminya yang diterima media ini pada Selasa 31 Oktober 2023.
Hal tersebut menurut La Songo dapat membuat rekam jejak yang buruk terhadap Pj Gubernur Sultra, pasalnya sebelum itu Pj Gubernur Sultra memprioritaskan hal tersebut, dan menjadi salah satu dari delapan program strategis dari PJ Gubernur Sultra pada saat dilantik.
Ia jugalah menuturkan bahwa atas permasalahan tersebut Kemendagri harus mengambil langkah strategis, jika perlu mengevalusi kinerja Pj. Gubernur Sultra.
“Mendagri sementara berada di Sultra, dan Mendagri mesti melihat yang terjadi Sultra, ketidakmampuan Pj Gubernur dalam melakukan konsolidasi terhadap Kepala Daerah di Kota dan Kabupaten untuk menekan inflasi,” bebernya.
Selain itu menurutnya, Pj Gubernur Sultra tidak siap dalam menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino.
“Kami tidak butuh pencitraan, kami butuh kerja nyata, bagaimana seorang Pj Gubernur Sultra mampu mengatasi semua persoalan di Sultra atas amanah yang telah ia emban,” tuturnya.
Pihaknya juga meminta DPRD Sultra untuk menggelar rapat dan mengeluarkan rekomendasi agar Kemendagri mengevaluasi Pj Gubernur Sultra.
“Wakil Rakyat mesti peka terhadap kondisi hari ini, melihat masyarakat menghadapi kelangkaan tabung gas LPG 3 Kilogram dan naiknya harga sembako, melalui fungsi pengawasannya DPRD Sultra mesti melakukan rapat dan mengeluarkan rekomendasi untuk Mendagri agar segera mengevaluasi Pj Gubernur Sultra,” tuturnya.
Lebih jauh Ia menjelaskan bahwa seorang pemimpin mesti mampu mengarahkan dan mengkonsolidasikan Kepala Daerah dibawahnya beserta OPD-OPDnya untuk bekerja.
“Tolak ukurnya ia mampu mengerahkan Kepala Daerah dibawahnya dan OPD-OPDnya untuk bersinergi menekan laju inflasi,” tegasnya.
Ia juga menuturkan bahwa seharusnya Pj Gubernur Sultra mampu mengantisipasi hal-hal tersebut.
“Jika Pj Gubernur Sultra mampu melakukan semua itu seharusnya Sultra tidak masuk urutan kedua inflasi tertinggi di Sultra,” tandasnya.
Sementara itu Pj Gubernur Sultra saat dikonfirmasi via WhatsApp belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah saat dimintai tanggapannya mengarahkan untuk menghubungi Dinas dan Biro Pemprov Sultra yang menangani perihal inflasi dan kelangkaan tabung LPG 3 Kilogram.
Karo Ekonomi Pemprov Sultra, Rajab saat dihubungi via WhatsApp mengarahkan agar jurnalis mengkonfirmasi hal tersebut ke stafnya karena sedang berada diluar Kota Kendari.
Namun saat dihubungi via WhatsApp salah satu staf Biro Ekonomi Pemprov Sultra, Desi saat belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Hal yang sama pula saat dikonfirmasi via WhatsApp, Kadis ESDM Sultra dan Kadis Ketahanan Pangan Sultra belum memberikan tanggapan.
Sedangkan Kadis Perindag Sultra, Sitti Saleha saat dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan pihaknya sudah mengambil langkah untuk menangani perihal inflasi dan kelangkaan tabung LPG 3 Kilogram.
“Kami sudah melakukan pengawasan pada SPBE di kota kendari dan melakukan kordinasi utk melakukan oprasi pasar LPG dan telah dilaksanakan,” ujar Sitti Saleha.
“Lokasi Operasi Pasar, kantor camat Baruga, kantor camat Mandonga dan kantor lurah Anduonohu. Jumlah gas yang di salurkan di 3 kecamatan sebanyak 560 tabung gas LPG 3 Kilogram per kecamatan,” sambungnya.
Ia juga menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan sidak ke pasar.
“Satgas pangan dan TPID akan melakukan sidak,” tegasnya.*
